![]() |
| Koalisi Ahmad Dhani, Haji Lulung dan Ratna Sarumpaet untuk menumbangkan Ahok mengalami kegagalan. Photo by vivo.co.id |
BukaKata, Jakarta. Setelah Ratna Sarumpaet dkk ditampar Allah soal reklamasi pantai Jakarta, kini giliran Ahmad Dhani, Haji Lulung, M Taufik, Ratna Sarumpaet dan Yusril Ihza Mahendra kena tampar KPK terkait tuduhan mereka terhadap Ahok soal korupsi RS Sumber Waras.
KPK menyatakan tak ada korupsi di pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemrov DKI.
KPK melalui Ketuanya, Agus Rahardjo, memastikan tak ada korupsi di kasus RS Sumber Waras. Tak ada pula perbuatan melawan hukum di dalamnya. Kesimpulan itu didapati setelah penyidik menelaah kasus tersebut.
Setelah KPK mengumumkan hal tersebut, Ahmad Dhani, Haji Lulung, M Taufik, Ratna Sarumpaet dan Yusril pun tutup mulut dan belum berani berkomentar.
Menanggapi hasil investigasi KPK ini, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berterimakasih kepada KPK yang telah bekerja profesional memeriksa perkara itu.
"Saya berterimakasih. Artinya memang secara profesional, saya juga bilang, enggak ada yang salah kok (dalam kasus RS Sumber Waras)," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Dalam pembelian itu, Ahok sebelumnya teguh bahwa tak ada kesalahan. Soalnya pihak Pemerintah Provinsi DKI membeli lahan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"Salah di mana pembelian kayak begitu? Yang menentukan posisi sertifikat bukan saya. Yang menentukan zonasi NJOP, bukan saya. Peninggalan dari dulu," kata Ahok.
Namun demikian, Ahok tak mau berspekulasi soal adanya oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya telah mengaudit pembelian lahan itu. Sebagaimana diketahui, BPK menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
"Gue enggak tahu lah. Kamu tafsir sendiri. Aku mana mungkin mau ribut sama orang sih kalau orang tersebut benar. Aku makanya enggak pernah ribut, santai-santai saja," ujar Ahok.
KPK merencanakan untuk memanggil BPK guna mengklarifikasi terkait auditnya terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras. Hal itu diungkapkan Agus di sela rapat dengan Komisi III DPR. (detik/bnkri-0614).
Advertisement by Google
