Politik, BukaKata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama 'clear' terkait kasus pembelian lahan Sumber Waras.
Dilansir Merdeka.com, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa sejauh ini belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka dari itu KPK akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait hal itu.
"Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya, nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/16).
Pernyataan ini sontak membuat mereka yang berseberangan dengan Ahok berang. Berikut orang-orang yang 'tidak terima' Ahok dinyatakan bersih dari kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras:
"KPK mau keluarkan SP3 bahwa Ahok tidak bersalah, mantab," tulis Dhani dalam akun Twitternya, Selasa (14/6/16).
Dilansir Merdeka.com, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa sejauh ini belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka dari itu KPK akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait hal itu.
"Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya, nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/16).
Pernyataan ini sontak membuat mereka yang berseberangan dengan Ahok berang. Berikut orang-orang yang 'tidak terima' Ahok dinyatakan bersih dari kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras:
 |
| Ratna Sarumpaet |
Ratna Sarumpaet Tetap Yakin Ada Korupsi Luar Biasa di Sumber Waras
Aktivis Ratna Sarumpaet menanggapi penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan tidak ditemukan indikasi korupsi untuk pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ia mengklaim memiliki acuan bukti yang secara logika telah terjadi korupsi yang luar biasa.
“Saya punya acuan bukti dengan logika dasar sebagai manusia, meski bukan ahli hukum. Terjadi korupsi luar biasa. Kita juga punya Prof Romli (Atmasasmita) yang melakukan penelitian selama beberapa bulan yang kita minta dan mari kita sandingkan,” kata Ratna di Gedung DPR, Selasa 14 Juni 2016.
Ia menuturkan, KPK bukan satu-satunya yang bisa memutuskan soal dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Secara administrasi, Ratna menduga masyarakat bisa membenarkan KPK. Tapi menurutnya, media cukup bijaksana untuk memberitakan persoalan ini, sehingga tiap orang bisa menilai sendiri kasus ini.
“Mungkin pada suatu saat enggak tertangkap menurut KPK. Tapi belum tentu menurut benak masyarakat. Mereka (anggota DPR) katakan ada kesalahan BPK tidak menggunakan Inpres berapa. Tapi apakah karena ada kesalahan soal Inpres lalu semua peristiwa yang terjadi dalam proses nihil,” kata Ratna.
Menurutnya, seharusnya persoalan hukum tidak dicampur aduk dengan politik. Seharusnya ketika ada masalah hukum cukup ditangani secara hukum. Sementara ketika sudah mendatangi DPR, ia menilai persoalan hukum malah menjadi politik.
 |
| Fadli Zon |
Komentar Fadli Zon
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meragukan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Politisi Partai Gerindra ini merasa penyelidikan KPK janggal karena berbanding terbalik dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 Miliar dalam kebijakan pembelian tersebut.
"Artinya ada dua pendapat yang berbeda antara BPK dan KPK. Saya sendiri melihat dan berpendapat mestinya terjadi kerugian negara itu," kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Fadli mengaku yakin ada kerugian negara berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak selisihnya mencapai Rp 15 Juta per meter persegi. Selain itu, keyakinan Fadli didasari oleh pernyataan pimpinan KPK periode lalu yang menyatakan ada dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Dia menyarankan Komisi III DPR memanggil pimpinan KPK periode lalu untuk melakukan klarifikasi. "KPK periode lalu bahkan penyelidikannya sudah jauh, mereka juga perlu didengarkan," ucap politisi Partai Gerindra ini.
 |
| Ahmad Dhani |
Reaksi Konyol Ahmad Dhani
Keputusan KPK yang menyatakan tidak ada indikasi kerugian negara memantik reaksi musisi Ahmad Dhani. Dia bahkan beranggapan komisi antirasuah itu berniat menghentikan kasus tersebut."KPK mau keluarkan SP3 bahwa Ahok tidak bersalah, mantab," tulis Dhani dalam akun Twitternya, Selasa (14/6/16).
 |
| Ahok dan Haji Lulung |
Haji Lulung Pasrah
Menanggapi pernyataan KPK di Komisi III tentang tidak adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengatakan bahwa doanya selama ini terkabul.
"Doa saya selama ini terkabul berarti. Kalau Ahok tidak kena kasus Sumber Waras. Saya sudah yakin dari awal akan seperti ini," katanya saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/6/2016). (Berbagai Sumber/BN-001)
Advertisement by Google